Perkuat Diplomasi dan Perlindungan HAM, Kemenko Polkam Petakan Isu Strategis Keamanan Multilateral 2026
Bandung, JAWA BARAT – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas global yang berbasis pada penghormatan hak asasi manusia (HAM) dan hukum internasional. Melalui Deputi II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, pemerintah menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) strategis guna mengidentifikasi berbagai permasalahan serta peluang kerja sama multilateral di bidang pertahanan dan keamanan yang kian kompleks.
Acara yang berlangsung di Bandung pada Jumat (13/2/2026) ini dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Multilateral Kemenko Polkam, Adi Winarso. Pertemuan ini menjadi krusial mengingat dinamika global saat ini menuntut Indonesia tidak hanya berperan sebagai penjaga keamanan fisik, tetapi juga sebagai promotor norma-norma kemanusiaan dalam setiap kebijakan pertahanan internasional.
Menjaga Keseimbangan Keamanan dan Hak Asasi
Dalam arahannya, Adi Winarso menekankan bahwa posisi Indonesia dalam diplomasi multilateral harus selaras dengan prinsip perdamaian abadi. Isu-isu sensitif seperti penanggulangan terorisme regional dan internasional, keamanan siber, hingga misi pemeliharaan perdamaian melalui International Stabilization Force (ISF) menjadi fokus utama pembahasan.
“Sebagai negara yang aktif dalam diplomasi multilateral, kita memegang peran penting dalam mempromosikan keamanan dan perdamaian dunia. Kemenko Polkam perlu memastikan keselarasan langkah dan peran Indonesia di kancah global agar tetap konsisten pada jalur hukum dan perlindungan hak-hak sipil,” ujar Adi Winarso saat membuka agenda tersebut.
Pengarusutamaan isu HAM dalam sektor keamanan menjadi poin tersirat yang sangat penting. Dalam konteks penanggulangan terorisme dan keamanan siber, koordinasi antar-lembaga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan negara tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak mencederai hak konstitusional warga negara maupun norma internasional.
Sinergi Lintas Sektoral demi Kedaulatan Nasional
Rakor ini bertujuan menghasilkan rumusan kebijakan konkret yang akan memperkuat posisi tawar Indonesia di forum internasional sepanjang tahun 2026. Pemerintah menyadari bahwa tantangan keamanan modern, seperti serangan siber dan ancaman terorisme lintas batas, memerlukan penanganan yang komprehensif tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan.
Adi Winarso berharap diskusi ini mampu memetakan pertemuan internasional penting yang membutuhkan perhatian khusus. “Sinergi antar-instansi adalah kunci agar kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pemain utama dalam proses pembentukan norma global di bidang kerja sama pertahanan dan keamanan yang berkeadilan,” tegasnya.
Perspektif Ahli: Dari Pertahanan hingga Misi Perdamaian
Hadir sebagai narasumber, Sekretaris Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI M. Nafis, memaparkan perkembangan pertahanan nasional dan kesiapan Indonesia dalam misi ISF. Kesiapan ini mencakup standarisasi personel yang tidak hanya cakap secara militer, tetapi juga memahami hukum humaniter internasional di wilayah konflik.
Di sisi lain, Sandiman Ahli Utama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Dwi Kartono, mengupas tuntas tantangan keamanan siber yang kian mengancam privasi dan kedaulatan digital. Sementara itu, Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral BNPT, Dionisius Elvan Swasono, menekankan pentingnya pendekatan yang humanis namun tegas dalam kerja sama penanggulangan terorisme global.
Melengkapi pembahasan, Direktur Pembinaan Operasi di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Kolonel Untung Prayitno, memberikan evaluasi mendalam mengenai keterlibatan pasukan Indonesia di berbagai belahan dunia. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap misi perdamaian yang dijalankan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi warga sipil di daerah terdampak konflik.
Rapat ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan kementerian, akademisi yang fokus pada studi keamanan dan HAM, hingga jajaran BUMN strategis di bidang pertahanan. Melalui kolaborasi ini, Indonesia optimistis dapat menyongsong agenda internasional 2026 dengan kebijakan pertahanan yang lebih solid, taktis, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
