Wamenag Tinjau Basilika Pertama Indonesia di IKN: Mercusuar Toleransi yang Siap Diresmikan Maret 2026

Penajam Paser Utara, KALIMANTAN TIMUR — Denyut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya berfokus pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada penguatan fondasi spiritual bangsa. Wakil Menteri Agama RI, R. Muhammad Syafi’i, melakukan peninjauan maraton terhadap proyek pembangunan Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius di Kawasan Peribadatan IKN, Jumat (20/02/2026). Gereja yang berada di bawah naungan Keuskupan Agung Samarinda ini diproyeksikan mencatat sejarah sebagai Basilika pertama di Indonesia, sekaligus menjadi bukti konkret komitmen pemerintah terhadap inklusivitas di jantung pemerintahan baru.

Kehadiran Wamenag di lokasi proyek bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai jadwal, mengingat urgensi rumah ibadah ini sebagai bagian dari ekosistem sosial IKN. Dalam kunjungannya, Syafi’i menegaskan bahwa progres fisik bangunan kini telah memasuki tahap finalisasi, dengan fokus utama pada detail interior dan penyediaan sarana liturgi yang akan mendukung kekhusyukan umat dalam beribadah.

Integrasi Teknologi Digital Belanda pada Simbol Religi

Salah satu aspek paling mutakhir yang menjadi sorotan dalam pembangunan Basilika ini adalah penggunaan teknologi digital pada perangkat ibadah tradisional. Wamenag mengungkapkan bahwa gereja ini akan dilengkapi dengan lonceng dan salib raksasa yang didatangkan langsung dari Belanda. Menariknya, mekanisme operasional lonceng tersebut tidak lagi menggunakan sistem manual, melainkan terintegrasi dengan sistem digital modern yang selaras dengan konsep Smart City IKN.

“Kami sedang memantau ketat penyelesaian interior. Salib dan lonceng dari Belanda ini ditargetkan tuntas terpasang pada Maret 2026. Ini adalah perpaduan tradisi dan teknologi. Kami ingin memastikan bahwa pada tahun ini juga, fasilitas gereja beserta Wisma Uskup sudah sepenuhnya fungsional untuk melayani umat,” tegas R. Muhammad Syafi’i saat memberikan keterangan resmi di sela-sela peninjauan.

Akselerasi pembangunan ini juga mengejar target fungsionalitas besar pada pertengahan tahun. Pemerintah telah memplot Gereja Santo Fransiskus Xaverius sebagai lokasi strategis bagi pertemuan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2026. Kapasitas gereja yang mampu menampung antara 1.300 hingga 1.600 jemaah menjadikannya infrastruktur religi paling representatif di Kalimantan Timur saat ini.

Arsitektur Megah: Perpaduan Simbol Suci dan Kearifan Lokal

Secara teknis, pembangunan ini menempati lahan seluas 2.023 hektar di zona peribadatan terpadu dengan total luas bangunan mencapai 10.612,66 meter persegi. Struktur utama gedung gereja dirancang setinggi empat lantai dengan luas 8.586 meter persegi. Tak hanya ruang ibadah, kompleks ini juga menghadirkan Wisma Uskup setinggi tiga lantai seluas 1.770 meter persegi yang menyediakan 43 kamar akomodasi bagi para pemimpin gereja dari seluruh Indonesia.

Desain arsitektur gereja ini menjadi perbincangan hangat karena keberhasilannya memadukan elemen budaya lokal Kalimantan dengan estetika simbolik Katolik. Di area luar, fasilitas pendukung seperti Plaza Jalan Salib, Taman Doa, Goa Maria, dan Pelataran Utama telah tertata rapi. Salah satu ikon yang diprediksi akan mencuri perhatian publik adalah salib raksasa di puncak gedung yang dilengkapi dengan sistem pencahayaan pintar (smart lighting), memberikan tampilan visual yang memukau dan sakral pada malam hari.

Pemerintah memproyeksikan Basilika ini tidak hanya berfungsi sebagai rumah doa bagi para ASN dan pekerja di IKN, tetapi juga sebagai pusat ziarah religi nasional. Hal ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata religi yang terintegrasi dengan kemegahan ibu kota baru.

Komitmen Ruang Ibadah Multireligius

Peninjauan gereja Katolik ini merupakan bagian dari visi besar Otorita IKN (OIKN) untuk menciptakan ruang hidup yang multireligius. Wamenag Syafi’i menegaskan bahwa prinsip keadilan bagi semua agama tetap menjadi prioritas utama. Di kawasan yang sama, lahan untuk pembangunan gereja Protestan, pura, wihara, dan klenteng sudah disiapkan dengan matang.

“Setiap umat beragama di IKN harus memiliki fasilitas ibadah yang layak dan representatif. Pembangunan Basilika ini adalah langkah awal yang nyata. Kami memastikan pembangunan rumah ibadah agama lain akan dimulai tahun ini atau paling lambat pada 2027 sebagai wujud persatuan kita,” tambah Syafi’i.

Langkah strategis ini memberikan sinyal positif bagi publik mengenai arah pembangunan mentalitas di IKN. Pemerintah ingin membuktikan bahwa Nusantara bukan sekadar kota beton, melainkan ruang hidup yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keberagaman. Melalui sinergi pembangunan fisik dan spiritual, IKN diharapkan menjadi miniatur ideal bagi masa depan Indonesia yang lebih rukun dan damai.

Menag Nasaruddin Umar Pimpin Salat Jumat di IKN: Mercusuar Toleransi dan Harmoni Ramadan dari Jantung Nusantara

Penajam Paser Utara, KALIMANTAN TIMUR — Gema azan dan lantunan ayat suci Al-Qur’an menandai babak baru kehidupan religi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Di tengah suasana khusyuk Ramadan 1447 Hijriah, Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, melakukan kunjungan kerja bersejarah sekaligus menjadi khatib dalam pelaksanaan Salat Jumat perdana di Masjid Negara IKN pada Jumat (20/02/2026).

Kehadiran tokoh sentral keagamaan ini bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan sebuah pesan kuat bagi dunia internasional bahwa Nusantara dibangun di atas fondasi harmoni dan toleransi yang kokoh. Dalam khotbahnya yang mendalam di hadapan para ASN, pekerja konstruksi, dan masyarakat lokal, Menag Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Masjid Negara IKN memiliki tanggung jawab strategis untuk menjadi pusat pemberdayaan umat sekaligus rumah besar bagi kemanusiaan.

Masjid Negara Sebagai Pusat Pemberdayaan Modern

Pembangunan Masjid Negara IKN yang kini telah mencapai progres 99 persen menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyiapkan infrastruktur ibadah yang mumpuni. Menag menekankan bahwa fungsi masjid di era modern harus mampu memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitarnya, tidak hanya sebagai tempat sujud ritualistik bagi para pekerja dan penghuni IKN.

“Masjid ini harus menjadi pusat pemberdayaan umat. Bukan saja umat memberdayakan masjid, tapi masjid sebaliknya harus memberdayakan sekitarnya. IKN adalah miniatur Indonesia yang sesungguhnya: rukun, damai, dan penuh toleransi,” ujar Menag Nasaruddin Umar di depan pintu lobi utama masjid usai pelaksanaan salat yang dipimpin oleh Imam Masjid Istiqlal, Martomo Malaing.

Suasana Ramadan tahun ini di IKN terasa sangat spesial dengan keterlibatan ribuan pekerja konstruksi yang tetap bersemangat menunaikan ibadah di tengah percepatan pembangunan. Syiar Ramadan di Nusantara diharapkan membawa energi positif bagi percepatan target pemerintah, sembari memastikan setiap individu mendapatkan pelayanan hak beragama yang setara.

Meninjau Simbol Toleransi Lintas Agama

Sebagai representasi dari keberagaman Indonesia, kunjungan Menag tidak hanya terhenti di fasilitas Islam. Beliau bersama rombongan dari Otorita IKN dan Kementerian Pekerjaan Umum melakukan peninjauan maraton ke sejumlah titik krusial. Salah satu yang mencuri perhatian adalah progres pembangunan Gereja Katolik Basilika Nusantara Santo Fransiskus Xaverius yang terletak berdekatan dengan kompleks Masjid Negara.

Gereja tersebut, yang direncanakan menjadi basilika pertama di Indonesia dengan kapasitas 1.600 umat, ditargetkan rampung pada Mei 2026. Peninjauan ini menunjukkan wajah asli Indonesia yang menjunjung tinggi nilai inklusivitas. Sinergi lintas agama ini menjadi bukti nyata bahwa Nusantara tumbuh sebagai pusat pemerintahan modern yang tetap berpijak pada nilai-nilai kebersamaan dan pelayanan publik yang prima.

“Kehadiran rumah ibadah yang berdampingan ini adalah pesan visual kepada dunia tentang betapa harmonisnya kehidupan beragama di Indonesia. IKN bukan sekadar beton dan baja, tapi tentang membangun jiwa bangsa,” tambah Menag saat meninjau area peribadatan terpadu tersebut.

Kesiapan Infrastruktur dan Fasilitas Publik

Selain sektor religi, Menag juga meninjau kesiapan infrastruktur pendukung lainnya guna memastikan ekosistem kehidupan di IKN berjalan optimal bagi para ASN yang akan segera berpindah secara masif. Peninjauan mencakup RS Hermina Nusantara yang baru saja diresmikan, serta 47 menara Rumah Susun (Rusun) ASN 1 yang telah dilengkapi dengan teknologi smart home system.

Fasilitas kesehatan dan hunian modern ini dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi para pelayan negara. Dengan sistem penguncian otomatis dan kontrol energi berbasis digital, hunian di IKN menetapkan standar baru residensial di Indonesia. Dukungan moral dari tokoh agama diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri para ASN dalam menjalani transisi menuju ibu kota baru.

Otorita IKN (OIKN) menegaskan bahwa momentum Ramadan 1447 H ini menjadi tonggak sejarah penting. Pemerintah memastikan bahwa pembangunan fisik yang masif akan selalu diimbangi dengan pembangunan mentalitas masyarakat yang harmonis. Melalui kolaborasi lintas kementerian, IKN diproyeksikan menjadi ruang hidup yang ramah bagi keberagaman dan contoh nyata bagi daerah lain dalam mengelola toleransi beragama.

Kunjungan ini diakhiri dengan agenda penanaman pohon di Plaza Bhinneka Tunggal IKA sebagai simbol pertumbuhan berkelanjutan. Menag Nasaruddin Umar dijadwalkan menetap hingga Sabtu (21/02/2026) untuk memimpin Salat Subuh berjamaah dan menyerahkan bantuan Al-Qur’an serta kurma bagi para pekerja, mempertegas kehadiran negara dalam setiap denyut nadi pembangunan di Ibu Kota Nusantara.

Kunjungi Brigif 18/Trisula, Menko Polkam Tekankan Profesionalisme Prajurit dan Cinta Tanah Air

Malang, JAWA TIMUR — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa pembentukan prajurit elite harus ditempa melalui disiplin, profesionalisme, dan kesiapan tempur yang terus ditingkatkan setiap saat. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada para perwira satuan jajaran Divisi Infanteri 2 Kostrad di Markas Brigif 18/Trisula, Malang, Minggu (15/2/2026).

Dalam arahannya, Menko Polkam menekankan bahwa Kostrad merupakan pasukan pemukul strategis yang digerakkan saat negara menghadapi situasi kritis. Karena itu, Brigif 18/Trisula sebagai bagian dari kekuatan inti Kostrad dituntut selalu siap tempur, bergerak cepat, dan memiliki daya gempur tinggi. “Kostrad bukan satuan biasa. Ini adalah pasukan strategis yang digerakkan saat negara berada dalam kondisi genting. Pasukan elite dibentuk dan dilatih setiap hari, bukan saat menjelang adanya operasi. Tidak ada toleransi untuk kelalaian sekecil apa pun,” tegasnya.

Ia menambahkan, disiplin tinggi dalam setiap aktivitas menjadi fondasi utama pembentukan karakter prajurit yang tangguh dalam berbagai kondisi. Kesalahan kecil di medan tempur, menurutnya, dapat berujung pada kegagalan besar.

Menko Polkam juga menyoroti pentingnya kepemimpinan yang kompeten, berkarakter, serta memiliki kecintaan kuat terhadap tanah air. Seorang pemimpin, kata dia, harus memahami kemampuan bawahannya dan terus mendorong peningkatan kapasitas satuan.

“Pasukan elite ditandai oleh pemimpin yang hadir di depan, bukan di belakang. Rantai komando harus tegas, jelas, dan dihormati seluruh anggota satuan. Kualitas satuan sangat ditentukan oleh kualitas para perwira yang memimpinnya. Di tengah dinamika dan eskalasi politik global yang sulit diprediksi, profesionalisme prajurit menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas nasional,” ujar Menko yang pernah menjabat sebagai Danbrigif Linud 18/Trisula ke-16 pada tahun 1992-1993.

Ia juga mengingatkan bahwa berbagai konflik global menjadi pelajaran penting agar bangsa Indonesia tetap kuat dan kompak. Prajurit, tegasnya, harus senantiasa mencintai tanah air dan bersinergi menjaga keutuhan bangsa, baik dari ancaman internal yang memecah belah persatuan maupun ancaman eksternal.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam mengaku memiliki kedekatan emosional dengan Brigif 18/Trisula karena pernah bertugas dan ditempa di satuan tersebut sebagai Kepala Staf Brigade dan Komandan Brigade. Ia menyampaikan rasa bangganya terhadap prajurit Brigif 18/Trisula sebagai bagian inti kekuatan Divisi 2/Kostrad.

Selain peningkatan kemampuan tempur melalui latihan rutin, ia juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi modern sebagai bagian dari transformasi kekuatan pertahanan. “TNI tidak hanya harus unggul di medan perang, tetapi juga menguasai teknologi dan hadir di tengah masyarakat untuk memberikan dampak kesejahteraan,” tegasnya.

Sejalan dengan arahan Presiden, Menko Polkam menegaskan bahwa TNI harus hadir di tengah masyarakat, termasuk dalam penanganan bencana banjir di Sumatera. Kehadiran prajurit dalam membantu masyarakat merupakan bukti nyata bahwa negara hadir dalam setiap kesulitan rakyat. Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga kekompakan dan bekerja sama menyukseskan berbagai program prioritas pemerintah, seperti SPPG, Sekolah Rakyat, Pengobatan Gratis, dan Koperasi Merah Putih, demi kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

Di akhir pengarahannya, Menko Polkam kembali menekankan pentingnya peningkatan profesionalitas melalui latihan dan kompetisi sehat antar-satuan. “Prajurit yang handal lahir dari kompetisi yang sulit. Dan yang utama tidak ada titik berhenti dalam pengabdian kepada negara. Sebelum tembakan salvo berbunyi, pengabdian seorang prajurit belum berakhir,” pungkasnya.

Kunjungan ini turut dihadiri Sekretaris Kemenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, para Deputi Kemenko Polkam, Panglima dan Kepala Staf Divif 2 Kostrad Mayjen TNI Syaiful Sulun dan Brigjen TNI Septaviandi, Danbrigif 18/Trisula Letkol Inf Paulus Pandjaitan, serta jajaran perwira Divisi 2/Kostrad.

Demikian SIARAN PERS NO. 52/SP/HM.01.02/POLKAM/2/2026 yang kami terima.

Sektor Penerbangan Didorong Jadi Transportasi Massal, Reformasi Harga Tiket Mendesak

JAKARTA – Menjelang momentum mudik Lebaran 2026, Pemerintah diminta untuk melakukan pergeseran paradigma terhadap industri penerbangan nasional. Kebijakan stimulus harga tiket yang bersifat musiman dinilai tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan konektivitas di negara kepulauan.

Transformasi dari Layanan Premium ke Kebutuhan Pokok

Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi, menegaskan bahwa transportasi udara kini telah bertransformasi menjadi kebutuhan dasar, terutama bagi masyarakat di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Meski mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga daya beli melalui diskon tiket jelang Lebaran, Teguh menekankan perlunya solusi jangka panjang.

“Negara harus hadir untuk memastikan konektivitas nasional tetap terjaga. Namun, kebijakan musiman belum menyentuh akar permasalahan tingginya struktur biaya penerbangan kita,” ujar Teguh dalam keterangannya, Kamis (5/2/2026).

Usulan Skema PSO dan Efisiensi Operasional

Sebagai langkah konkret, Teguh mengusulkan penerapan skema Public Service Obligation (PSO) atau subsidi layanan publik pada sektor udara, serupa dengan yang telah sukses diterapkan pada sektor kereta api.

Beberapa poin reformasi struktural yang didorong oleh parlemen meliputi:

• Efisiensi biaya operasional maskapai nasional.
• Peninjauan ulang harga avtur dan biaya layanan bandara (airport charges).
• Penguatan manajemen bandara untuk menekan biaya logistik.
• Aktivasi rute non-komersial melalui intervensi pemerintah agar keterjangkauan harga tetap terjamin.

Soroti PPN 11% dan Sinergi Lintas Sektoral

Senada dengan hal tersebut, Direktur Eksekutif Lingkar Studi Muda Nusantara (LSMN), Richard Ahmad Sugiarto, menyoroti urgensi relaksasi fiskal. Ia memandang pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11% pada tiket pesawat menjadi salah satu faktor utama yang mengerek harga di mata konsumen.

“Transportasi udara bukan lagi barang mewah. PPN 11% memberikan efek domino pada harga akhir. Jika pajak ini direlaksasi atau dihapus, daya beli masyarakat akan langsung terangkat secara signifikan,” tutur Richard.

Ia mendesak adanya koordinasi strategis antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian BUMN. Tanpa kajian komprehensif lintas sektoral, harga tiket pesawat dikhawatirkan akan terus menjadi beban bagi mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Masyarakat Panai Hulu Nantikan Janji Pembangunan Jalan Dari Gubernur Sumut

Labuhan Batu, SUMATERA UTARA – Jalan provinsi yang menghubungkan Aeknak Bara dengan Ajamu, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, masih dalam kondisi rusak dan menjadi perhatian serius bagi masyarakat setempat.

Mereka kini menuntut penegasan terkait janji kampanye yang pernah disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution.

Sebelum menjabat, Bobi Nasution pernah menyampaikan janji bahwa jalan Aeknak Bara-Ajamu akan dibangun dengan menggunakan aspal beton.

Menurut keterangan masyarakat, janji tersebut muncul karena pada masa kampanye, Gubernur Bobi Nasution mengalami sakit perut akibat kondisi jalan yang rusak saat melewati ruas tersebut. Ia kemudian berjanji akan membangun jalan tersebut setelah menjabat sebagai gubernur.

Meskipun kini jabatan gubernur telah dilantik, pembangunan jalan yang dijanjikan belum menunjukkan tanda-tanda dimulai.

Masyarakat dari wilayah Ajamu, Negeri Lama, hingga Aeknak Bara mengaku menunggu bukti konkret terkait pelaksanaan janji kampanye tersebut. (M. Rido Hia)

Kabag Ops Polres Langkat Sosialisasikan Aspek Hukum Kamtibmas di Yaspen Al-Maksum Stabat

Stabat, SUMATERA UTARA – Guna menekan angka kriminalitas dan pelanggaran hukum di kalangan pelajar, Kepolisian Resor (Polres) Langkat melakukan langkah preventif melalui program pembinaan karakter di lingkungan pendidikan. Kabag Ops Polres Langkat, Kompol Abdul Rahman, S.H., M.H., memimpin langsung jalannya upacara bendera sekaligus memberikan penyuluhan hukum di Yaspen Al-Maksum Stabat, Senin (26/1/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan di Jalan Batang Serangan, Kelurahan Kwala Bingai ini bertujuan untuk memberikan edukasi dini mengenai konsekuensi hukum terkait kenakalan remaja dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Fokus Pencegahan Tindak Pidana 3C dan Penyakit Masyarakat

Dalam amanatnya yang berorientasi pada aspek hukum, Kompol Abdul Rahman memberikan peringatan keras mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, pergaulan bebas, serta tindak perundungan (bullying) yang dapat berimplikasi pada sanksi pidana. Beliau juga menekankan pentingnya menghindari keterlibatan dalam organisasi ilegal seperti geng motor dan aksi tawuran antar-pelajar.

“Generasi muda merupakan subjek hukum yang harus memahami hak dan kewajibannya. Kami mengimbau para siswa untuk menjauhi aktivitas yang berpotensi melanggar hukum, seperti tawuran dan geng motor, karena dampaknya akan merusak masa depan dan rekam jejak hukum mereka sendiri,” tegas Kompol Abdul Rahman.

Selain imbauan terkait tindak pidana, pihak kepolisian juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap norma sosial, salah satunya dengan tidak berkeliaran pasca-jam sekolah guna meminimalisir potensi terjadinya gangguan keamanan di ruang publik.

Optimalisasi Pelayanan Hukum melalui Call Center 110

Sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi anak, Kompol Abdul Rahman menegaskan bahwa Polri siap memberikan bantuan hukum dan pengamanan bagi pelajar yang menjadi korban atau saksi tindak pidana. Siswa diarahkan untuk memanfaatkan layanan Call Center 110 sebagai instrumen pelaporan darurat terhadap aktivitas kriminalitas di lingkungan mereka.

Komitmen Institusional Polres Langkat

Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, S.H., S.I.K., M.Si., melalui keterangan tertulisnya menyatakan bahwa kehadiran Pejabat Utama (PJU) Polri di sekolah-sekolah adalah manifestasi dari komitmen Polri terhadap perlindungan anak dan dunia pendidikan.

“Ini adalah implementasi dari fungsi Polri dalam memberikan pengayoman dan perlindungan hukum sejak dini. Kami berkomitmen untuk terus melaksanakan pembinaan secara sistematis di seluruh jajaran Polsek di wilayah hukum Polres Langkat demi terciptanya kondusivitas Kamtibmas,” pungkas Kapolres.

Kegiatan berjalan tertib dan kondusif, mencerminkan sinergitas yang kuat antara institusi penegak hukum dan lembaga pendidikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang sadar hukum.