Pangkat Tiga Balok, Moral Nol: Kasat Narkoba Polres Bima Kota Jadi “Budak” Sabu?
Bima, Nusa Tenggara Barat – Institusi Polri kembali dihantam skandal menjijikkan yang meruntuhkan sisa-sisa kepercayaan publik. AKP Malaungi, sosok yang seharusnya menjadi “panglima” pembasmi racun narkotika di wilayah Bima Kota, justru terseret keluar dari kantornya sendiri oleh tim Ditresnarkoba dan Bidpropam Polda NTB. Penangkapan pada Selasa malam (3/2) ini menjadi bukti nyata bahwa “pagar” yang seharusnya menjaga, kini justru menjadi “hama” yang memakan tanaman.
Bong di Meja Kerja: Simbol Runtuhnya Wibawa
Penggeledahan di ruang Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Kota mengungkap fakta yang memuakkan. Ruangan yang dibiayai uang rakyat untuk memburu pengedar, justru diduga kuat berubah fungsi menjadi sarang pemakai.
Tim gabungan menemukan jejak-jejak kotor berupa alat hisap (bong), klip plastik sisa pakai, hingga beberapa poket kristal haram yang siap merusak generasi bangsa. Temuan ini bukan lagi sekadar pelanggaran etik, melainkan pengkhianatan telanjang terhadap sumpah jabatan di bawah bendera Merah Putih.
Sindikat Berseragam: Dari Bripka ke AKP
Skandal ini merupakan babak baru dari terbongkarnya “bisnis keluarga” Bripka IR alias Karol. Setelah Karol dan istrinya tertangkap basah bermain api dengan sabu, nyanyian mereka nampaknya menyeret sang atasan ke lubang yang sama. Hubungan gelap antara atasan dan bawahan dalam pusaran narkotika ini mengindikasikan adanya sindikat berseragam yang bekerja secara sistematis di jantung Polres Bima Kota.
Respons “Cuci Tangan” dan Diplomasi Basa-Basi
Hingga saat ini, para petinggi kepolisian seolah kehilangan taring untuk bersikap tegas.
- Wakapolres Bima Kota, Kompol Herman, memilih jalur aman dengan melempar tanggung jawab konfirmasi ke Polda.
- Kabid Humas Polda NTB, yang biasanya vokal, kini hanya mampu berlindung di balik kalimat “saya cek dulu.”
- Direktur Resnarkoba Polda NTB, Kombes Pol Roman Smaradhana Elhaj, memilih bungkam seribu bahasa, membiarkan spekulasi liar menggelinding di tengah masyarakat.
Keadilan atau Sandiwara?
AKP Malaungi kini tengah “ditelanjangi” secara hukum di sel pemeriksaan Ditresnarkoba dan Bidpropam. Publik kini menuntut bukti, bukan janji. Apakah Polda NTB berani memberikan sanksi maksimal—pecat dan penjarakan—atau kasus ini akan berakhir sebagai kompromi antar-korps di ruang gelap birokrasi?
Satu hal yang pasti: selama perwira seperti Malaungi masih memakai seragam, maka perang melawan narkoba hanyalah omong kosong belaka.
